UU Tidak Mengenal Kelas Jauh

UU Sisdiknas hanya mengenal pendidikan program jarak jauh dan satuan jenjang jenis pendidikan di Indonesia.
“Tidak ada kelas jauh dalam UU pendidikan kita. Lantaran itu dapat dipahami ada larangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti-red) Depdiknas tentang penyelenggaraan kelas jauh,” ujar Ketua Universitas Terbuka (UT) Banten Supandi, Rabu (4/7).
Supandi merinci, larangan penyelenggaraan kelas jauh kali pertama diterbitkan Dirjen Dikti pada 1997 dengan nomor surat 2559/D/1997. Kemudian larangan ini diperkuat pada Februari 2007 dengan nomor surat 595/D5.1/2007. “Lalu pada Maret 2007, Dirjen Dikti kembali mempertegas larangan kelas jauh dengan membuat surat edaran bernomor 058/003/22/KL/2007,” ujarnya.
Ia menambahkan, UT merupakan pendidikan program jarak jauh yang menggunakan media teknologi dan teleconference.
Surat larangan kelas jauh itu disebarkan kepada rektor PTN/PTS, BKN, BKD, dan kepala daerah. Supandi mengaku kaget bila ada orang yang mengatakan, surat larangan Dirjen Dikti Depdiknas itu tidak mengikat dan terkait dengan hukum. “Surat larangan penyelenggaraan kelas jauh itu sudah final dan mengikat,” ujarnya.
Terkait dengan mahasiswa dan PNS yang sedang menempuh pendidikan di kelas jauh, Supandi mengusulkan, agar kembali kepada perguruan tinggi induk. Alternatif lain, kata dia, bisa ditempuh dengan memilih perguruan tinggi di Banten yang sudah memiliki legalitas. “Sebab kalau dipaksakan kuliah di kelas jauh, ijazah mereka terancam tidak diakui,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Supandi juga meminta kepada pejabat di Dinas Pendidikan Banten agar tidak menutup mata dengan keberadaan kelas jauh di Banten. (alt) RadarBanten.